SISTEM
EKONOMI INDONESIA
A.
Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem adalah adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang
saling kait mengkait satu sama lain, bagian (anak cabang) dari suatu sistem,
menjadi induk dari rangkaian-rangkaian selanjutnya. Begitu seterusnya sampai
pada bagian terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan
sistem itu sendiri secara keseluruhan.
Subyek dan obyek:
a. Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat
b. Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
c. Sistem peralatan: barang/alat
d. Sistem informasi: data, catatan, dan fakta
Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek
melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur
hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.
Sistem
ekonomi adalah suatu
aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan
kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap
negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi
bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.
Dan,
Sistem perekonomian adalah
sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang
dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan
utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu
bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya.
·
Sistem
Perekonomian di Indonesia
Sistem
perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian
Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus
berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945
adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.
B.
Sistem Ekonomi dan Politik
Sistem Ekonomi adalah suatu
sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan
seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. manusia
(subyke) dan barang ekonomi (obyek), perangkat kelembagaan meliputi formal
maupun non formal. cara kerja,
mekanisme hubungan, hukum atau peraturan perekonomian serta kaidah atau norma
lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.
Sistem Politik adalah
kumpulan pendapat-pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang
berhubung-hubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta
melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara
individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan
negara.
Benang merah
hubungan sistem ekonomi dan sistem politik
|
KUTUB A
|
KONTEKS
|
KUTUB Z
|
|
Liberalisme
|
Ideoligi politik
|
Komunisme (menghapus hak perorangan)
|
|
Demokrasi
|
Rejim pemerintahan
|
Otokrasi atau
otoriter (kekuasaan tak terbatas)
|
|
Egaliterisme (Berderajad sama)
|
Penyelenggaraan kenegaraan
|
Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
|
|
Desentralisme
|
Struktur birokrasi
|
Sentralisme
|
|
Kapitalisme
|
Ideologi ekonomi
|
Sosialisme
|
|
Mekanisme pasar
|
Pengelolaan ekonomi
|
Perencanaan terpusat
|
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat
ditinjau dari beberapa sudut:
a. Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
b. Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas
prestasi kerja
c. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
C. Kapitalisme dan Sosialisme
·
Sistem ekonomi kapitalis
a.
Pengakuan terhadap kepemilikan individu
terhadap sumber ekonomi
b.
Kompetisi antar individu dalam memenihi
kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
c.
Tidak batasan bagi individu dalam menerima
imbalan atas prestasi kerjanya
d.
Campur tangan pemerintah sangat minim
e.
Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan
ekonomi
f.
USA
·
Sistem ekonomi sosialis
a.
Kepemilikan oleh negara terhadap sumber
ekonomi
b.
Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan
dan memajukan perekonomian
c.
Imbalan yang diterima oleh individu
berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
d.
Campur tangan pemerintah sangat tinggi
e.
Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh
pemerintah pusat
f.
USSR
·
Sistem ekonomi campuran
a. Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
b. Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan
antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
c. Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi
kerja
d. Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang
diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
e. Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal
perlu adanya campur tangan pemerintah
ü Kadar
Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada
dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
A. Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam
perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah
menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat
peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi
yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat
dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan
penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap
sector usaha.
B. Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia
dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam
pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau
sosialisme.
Percobaan
untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet
menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.
Percobaan
untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I
menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.
D.
Persaingan Terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka
perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan
terkendali);
a.
Bukan kapitalis dan bukan sosialis.
Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber
ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai
dengan UUD 45.
b.
Pengakuan terhadap kompetisi antar
individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari
keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan,
persaingan, dan membuka prioritas usaha.
c.
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh
individu atas prestasi kerja dan badan
usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan
hukum perburuhan.
d.
Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya
kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD
serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan
(UKM) dan membantu permodalan.
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
ü Sistem Monopoli VOC
Adapun tujuan dari dibentunya VOC fdi Indonesia:
a. Menghindari persaingan dagang tidak sehat diantara sesama pedang
Belanda sehinggan keuntungan maksimal dapat diperoleh.
b. Memperkuat posisi Belanda
dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainya.
c. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang
berjuang menghadapi Spayol yang masih menduduki Bealnda.
ü Hak istimewa ( hak octroi ) VOC
Untuk menguasai perdagangan di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya
dengan leluasa , maka VOC diberikan hak-hak istimewa ( Hak Octroi ) dari pemerintah Belanda yang meliputi hal berikut :
a. Hak monopoli perdagangan
b. Hak mencetak dan mengedarkan uang
c. Hak mengangkat dan memperhentikan pegawai
d. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja
e. Hak memiliki tentara sendiri
f. Hak mendirikan benteng
g. Hak menyatakan perang dan damai
h. Hak mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa
setempat.
Karena hak-hak yang dimiliki
VOC ini, menyebabkan VOC berkembang pesat, bahkan Portugis mulai terdesak.
Untuk mengusung kepentingan VOC diangkatlah gubnur jendral VOC yang pertama
yaitu Pieter Both (1610-1614). Pada masa gubnur jendral J.P Coen menilai
Jayakarta lebih strategis, pada tahun 1611 berhasil direbutnya dan diuabh
namanya menjadi Batavia. Kota ini lalu dijadikan pusat kekuasaan VOC di
Indonesia.
ü Politik Ekonomi VOC
Usaha VOC untuk
mendapatkan untung yang sebesar-besarnya adalah melalui monopoli perdagangan.
Untuk itu VOC menerapakan beberapa aturan dalam melaksanakan monopoli
perdagangan antara lain :
1.
Verplichhte Leverantie
Verplichhte Leverantie yaitu penyerahan wajib
hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Peraturan ini melarang
rakyat untuk menjual hasil bumi kepada pedagang lain selain VOC.
2.
Contingenten
Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
3.
Ektripasi
Ektripasi yaitu hak VOC untuk
menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat
menyebabkan harga merosot.
4. Pelayaran Hongi
Pelayaran Hongi yaitu pelayaran dengan menggunakan
perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan VOC dan menindak
pelanggarnya
ü Sistem Birokrasi VOC
Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia, VOC mengangkat seorang gubernur jendral yang dibantu oleh empat
orang anggota yang disebut Raad van Indie
(dewan India). Dibawah gubernur jendral ada gubernur yang memimpin suatu
daerah, serta dibawah gubernur ada residen yang dibantu oleh asisten residen.
Beberapa gubernur jendral VOC yang duianggap berhasil mengembangkan usaha
dagang dan kolonisasi di Indonesia:
a) Jaan Pieterszoon Coen ( 1619-1629 )
b) Antonio van Diemen ( 1636-1645 )
c) Joan Maetsycker ( 1653-1678 )
d) Cornelis Speelman ( 1681-1684 )
Dalam melaksanakan sistem
pemerintahan VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan
sistem feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia.
Pemerintah
Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember
1799. Semua hutang-hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah
Belanda.
Runtuhnya disebabkan oleh hal-hal berikut :
a.
Banyak pegawai VOC yang korupsi
b. VOC terjerat
banyak hutang
c. Pengeluaran
VOC yang semakin besar akibat melukakan perang
Adanya
persaingan yang ketat dari pedagang Eropa
ü Pemerintahan
Orde Lama
Pada tanggal 17 agustus 1945, indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari
Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi
kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di daalam
negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama
pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Seperti
pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran
pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun.
Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia
selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur
ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan jepang. Dilihat dari aspek
politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami
sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan
perekonomian nasional.
ü Pemerintahan
Orde Baru
Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian
pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut
ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara bertahap
dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses
industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat
nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap
tahun.
Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu
agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai
berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang
lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan
kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Keadaan ekonomi
keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata
uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah
RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche
Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
a) Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b) Program
Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan
mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing
dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya
pada importir pribumi.
c) Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba
(kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
ü Pemerintahan
Transisi
Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap
dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke
Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa
goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah
terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret,
antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada
akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan
keuangaannya pada Indonesia.
ü Pemerintahan
Reformasi
Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden
Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur.
Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya
perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah
di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan
pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik.
Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan
Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia.
Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh
beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku
bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
ü Pemerintahan
Gotong Royong
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi
perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur.
Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat
berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati
disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam
negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah,
memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik.
Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya
perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga
deposito.
Daftar Pustaka :
1.
Sumber,
Hukum. 2014. Pengertian Sistem Menurut Para Ahli. http://www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-sistem-menurut-ahli.html#_
2.
Sistem,Pemerintahan.
2014. Sistem Pemerintahan Indonesia. http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html
4.
Arie,sulistya.
2012. Sistem Ekonomi Indonesia. https://ariesulistya.wordpress.com/2012/04/07/sistem-ekonomi-indonesia/
http://www.idsejarah.net/2014/01/sejarah-voc-di-indonesia_29.html
